Prosedur Keberatan

Flowchart Tata Cara Pengajuan Keberatan Saat Pengumuman

Penjelasan dari gambar di atas :

  • Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan di Kantor kelurahan/desa atau nama lain,kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
  • Pada pengumuman tersebut, Pihak yang Berhak bersepakat untuk menerima hasil inventarisasi dan identifikasi. Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan apabila tidak sepakat atas hasil inventarisasi dan identifikasi.
  • Pihak yang Berhak mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.
  • Apabila pengajuan keberatan diterima akan ditindaklanjuti dengan verifikasi dan perbaikan terhadap Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif oleh Satgas A dan Satgas B yang dibentuk Pelaksana Pengadaan Tanah yang dilakukan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.
  • Hasil perbaikan dituangkan dalam Berita Acara perbaikan dan menjadi menjadi dasar pemberian ganti kerugian.
  • Apabila pengajuan keberatan ditolak, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat Berita Acara penolakan keberatan yang menjelaskan alasan penolakan dan disampaikan pada pihak yang berhak (yang melakukan keberatan). Berita Acara penolakan bersifat final, sehingga dasar pemberian ganti rugi menggunakan hasil inventarisasi dan identifikasi awal.
  • Penilaian oleh Tim Penilai dilaksanakan setelah diperoleh kesepakatan dari Pihak yang Berhak terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi , atau setelah keluar Berita Acara perbaikan terhadap Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif, atau setelah keluar Berita Acara penolakan.

Flowchart Tata Cara Pengajuan Keberatan Saat Pengumuman

Penjelasan dari gambar di atas :

  • Musyawarah yang dimaksud adalah musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai independen yang diterima Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
  • Pada musyawarah tersebut, Pihak yang Berhak bersepakat untuk menerima penetapan bentuk ganti kerugian. Pihak yang Berhak dapat tidak sepakat terhadap hasil musyawarah tersebut.
  • Apabila Pihak yang Berhak sepakat, maka dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.
  • Pihak yang Berhak tidak sepakat tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat dianggap menyetujui bentuk ganti rugi dan ganti rugi akan dititipkan di Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi).
  • Pihak yang Berhak tidak sepakat, dapat mengajukan keberatan ke PN setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah.
  • Apabila keberatan Pihak yang Berhak sebagai penggugat diterima PN setempat, maka dilakukan penilaian ulang.
  • Keberatan Pihak yang Berhak sebagai penggugat ditolak PN setempat.
  • Apabila keberatan Pihak yang Berhak sebagai penggugat ditolak oleh PN setempat dan tetap tidak sepakat dengan hasil musyawarah tetapi tidak mengajukan kasasi, maka dianggap setuju dan Putusan PN setempat berketetapan hukum tetap (incracht).
  • Apabila keberatan Pihak yang Berhak sebagai penggugat ditolak oleh PN setempat, penggugat dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal putusan PN setempat.
  • Apabila putusan MA menerima keberatan Pihak yang Berhak sebagai penggugat, maka dilakukan penilaian ulang.
  • Penilaian ulang dilaksanakan apabila keberatan Pihak yang Berhak sebagai penggugat diterima oleh PN setempat dan/atau kasasi Pihak yang Berhak sebagai penggugat diterima MA.
  • MA memutuskan untuk menolak kasasi Pihak yang Berhak sebagai penggugat.
  • Apabila Pihak yang Berhak sebagai penggugat menerima putusan MA yang menolak kasasi pihak tergugat, maka dilakukan pembayaran ganti kerugian.
  • Apabila Pihak yang Berhak sebagai penggugat tetap keberatan dengan putusan MA yang menolak kasasi pihak tergugat, maka ganti kerugian dititipkan di PN setempat (konsinyasi) karena putusan MA berketetapan hukum tetap (incracht).
  • Incracht merupakan suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi.
  • Konsinyasi merupakan penitipan uang ganti kerugian ke PN setempat.
  • Pembayaran Ganti Kerugian adalah pemberian penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses pengadaan tanah.


HIMBAUAN PADA MASYARAKAT

     
  • Seluruh proses pelaksanaan pengadaan tanah adalah bebas KKN
  •  
  • Agar masyarakat menghadiri setiap tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang melibatkan kehadiran masyarakat
  •  
  • Agar masyarakat proaktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia